Posts

Showing posts from September, 2019

Pabrik Esemka Diresmikan Presiden Joko Widodo

Jakarta, 07/9 - Pabrik mobil dalam negeri PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Boyolali, Jumat (6/9). Hadirnya Esemka menandai debut terbuka mobil merek Indonesia guna memenuhi kebutuhan pasar otomotif nasional. Dalam peresmian kendaraan tersebut, Presiden Direktur Esemka Eddy Wirajaya sudah mengumumkan harga pickup Esemka Bima 1.2 dan 1.3 yang dipatok sekitar Rp110 juta. Untuk seri lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2019, harga Esemka Garuda 1 kemungkinan masih di bawah Rp280 juta. Mengutip Permendagri dimaksud, Sabtu, tercantum Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Esemka Bima 1 adalah Rp81 juta, sedangkan SUV Esemka Garuda 1 Rp209 juta. NJKB merupakan penghitungan nilai jual kendaraan bermotor sebelum memperhitungkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermoto

Kabinet Baru Hak Prerogatif Presiden

Image
Wakil dan Presiden terpilih pada Pemilu 2019, Ma'ruf Amin dan Joko Widodo Selepas Pemilu 2019 selesai dilaksanakan dengan baik, ada hal penting yang ditunggu-tunggu masyarakat, termasuk Partai Politik yang sibuk menggolkan jagoannya untuk ikut dalam barisan kabinet Presiden Joko Widodo untuk periode ke-dua. Menurut Munadi Herlambang, pemilik situs ini , sesungguhnya berdasarkan konsititusi ranah penentuan kabinet sebagai pembantu kepala negara dan pemerintahan menjalankan roda pemerintahan adalah hak prerogatif presiden. Hari ini, kantor berita Antara menurunkan tulisannya, 02/9, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa susunan kabinet pemerintahan ke depan adalah hak prerogatif presiden. "Yang sering saya sampaikan setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan, konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, jadi jangan ada yang ikut campur," kata Jokowi dalam sambutan saat peresmian pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 201